APBD Perubahan 2024 Tak Disahkan, ASN dan THL Menjerit, DPRD Tetap Aman

    APBD Perubahan 2024 Tak Disahkan, ASN dan THL Menjerit, DPRD Tetap Aman
    Paripurna DPRD Kota Bitung Tahin Pertama 2024

    BITUNG, - -Gagalnya pengesahan APBD Perubahan 2024 di DPRD Kota Bitung tak masalah dan bagi para wakil Bahkan sedikitpun tak menggangu kesejahteraan bagi para wakil rakyat yang terhormat

    Pasalnya, untuk anggaran berupa gaji, tunjangan, serta anggaran perjalanan dinas para wakil rakyat ini kabarnya masih aman hingga akhir tahun 2024.

    Miris, gagalnya APBD Perubahan disambut Sorak riang dan tepuk tangan kegembiraan oleh sebagian besar anggota DPRD Bitung Menjadi pertanda kuat bahwa hal itu tak sedikitpun menganggu para anggota Dewan yang katanya sebagai pejuang aspirasi.

    Berbanding terbalik dengan ASN, THL pala dan RT. Tak jadi di Ketuknya APBD Perubahan oleh DPRD berdampak besar pada gaji dan tunjangan mereka  yang tertahan dan tidak akan terbayarkan hingga beberapa bulan kedepan.

    Oleh karena draf APBD Perubahan 2024 didalamnya sebagian besar mengcover semua gaji dan tunjangan ASN, THL Pala dan RT yang batal di parilurnakan, tentunya membuat mereka harus menjerit gigit jari.

    Salah satu ASN di Sekretariat DPRD Kota Bitung membocorkan, untuk tunjangan gaji, dan anggaran perjalanan dinas DPRD Kota Bitung masih aman hingga akhir tahun.

    "Untuk anggaran anggota DPRD Kota Bitung aman sampai tahun depan. Mulai dari gaji, tunjangan dan anggaran perjalanan dinas masih tercover hingga akhir tahun 2024, " ungkapnya.

    Sumber resmi media ini menambahkan, akibat gagalnya APBD Perubahan 2024. dampaknya juga pada pegawai dan THL khususnya di Sekretariat DPRD Bitung.

    "Kemungkinan gaji dan tunjangan kami yang tidak akan terbayarkan beberapa bulan kedepan. Makanya saat APBD Perubahan gagal diparipurnakan semuanya langsung lemes. Karena mereka tahu gaji mereka pasti tidak akan terbayarkan, " bebernya.

    Sementara itu, Plt Inspektorat Kota Bitung, Febriyanto Sambode menyesalkan APBD Perubahan 2024 yang tak dapat disahkan.

    Dia mengatakan, setiap OPD hanya bisa bergantung pada sisa anggaran APBD induk 2024. Itu pun kata dia, kalau masih ada.

    "Karena sebagian besar yang tertata di draf APBD Perubahan itu anggaran untuk membayar gaji ASN, THL, PALA dan RT. Dengan kata lain tidak akan ada pembayaran selama beberapa bulan kedepan, " terangnya. (***)

    bitung
    Abdul Halik Harun

    Abdul Halik Harun

    Artikel Sebelumnya

    Kampanye Dialogis di Pinokalan dan Danowudu,...

    Artikel Berikutnya

    KPU Bitung Bakal Gelar Debat Paslon Kepala...

    Berita terkait

    Rekomendasi berita

    Nagari TV, TVnya Nagari!
    Mengenal Lebih Dekat Koperasi
    Hendri Kampai: Indonesia Dikuasai Oligarki, Jangan Sampai Rakyat Merasa Dijajah 'Kumpeni' Zaman Now
    Hendri Kampai: Kekuasaan, Kesempatan untuk Berbuat Baik atau Kezaliman yang Menghancurkan
    KKP Hentikan Pemanfaatan Ruang Laut Ilegal 2 Perusahaan Tambang  Morowali Utara

    Tags