Tanpa Campur Tangan DPRD, Maurits Siap Lakukan Pergeseran Anggaran

BITUNG, - RAPBD Perubahan 2024 tak jadi disahkan di DPRD Bitung pada 30 September tak lantas membuat  pemerintah kota Bitung diam. Walikota Bitung Ir. Maurits Mantiri MM terus berupaya sehingga mendapatkan solusi.

Menurut Sekertaris Daerah Pemkot Bitung Rudy Theno, bahwa Pemerintah  bersama dengan Ketua DPRD Bitung, Vivi Ganap dan Ketua-ketua Fraksi di DPRD Bitung telah melakukan konsultasi terkait keterlambatan pembahasan APBD Perubahan 2024 kepada Kemendagri.

Baca juga: Menkeu RI : APBN Instrumen Negara Untuk Masyarakat

" Hasilnya, Pemerintah dalam hal ini pak Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri melalui TAPD diberi kewenangan melakukan pergeseran anggaran untuk sejumlah Point (Urgen), " Jelas Sekda (10/10/2024)

Dalam pertemuan, lanjut Sekda, Kemendagri  menyampaikan sejumlah point terkait pergeseran anggaran dimaksud 

Baca juga: Rapat EPRA dan PAD, Maurits Tegaskan Koordinasi dan Kerja Kolaborasi

- Pertama memberikan kewenangan Pemerintah untuk segera melakukan penggesaran sesuai amanat undang-undang (UU).

- Kedua, TAPD segera melakukan, evaluasi APBD terhadap belanja belanja yang sifatnya mendesak sesuai aturan dan UU yang berlaku.

Baca juga: Diplomasi Koster, World Resources Institute Dukung Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai di Bali

- Ketiga, menyampaikan surat pemberitahuan ke DPRD Bitung tentang pergeseran anggaran. Tapi, tidak bersama-sama dengan DPRD dalam pembahasan.

" Dalam penyusunan dan pembahasan pergeseran anggaran Pemkot Bitung diberikan kewenangan penuh Jadi DPRD tidak dilibatkan bahkan  tidak bisa melakukan intervensi terkait hal itu." Tegasnya.

Baca juga: Apel Pagi Pegawai, Kalapas Permisan Nusakambangan Berikan Arahan Loyalitas Pegawai

Rudy mengatakan,   pergeseran anggaran yang bersifat mendesak atau urgen tersebut seperti, gaji ASN, THL , PALA dan RT. Sementara sambung Rudy belanja-belanja yang tidak bersifat mendesak seperti perjalanan dinas DPRD Bitung akan dievaluasi.

“Perjadin anggota DPRD Bitung, makan minum (Mami) dianggap tidak terlalu mendesak. Yang mendesak itu seperti, anggaran kebersihan, kesehatan dan pendidikan, gaji ASN, THL, Pala dan RT, Reses, ” bebernya.

Baca juga: Danlantamal VI Sambut Kedatangan Presiden RI di Provinsi Sulsel

Ditambahkannya, setelah TAPD selesai menyusun dan merumuskan belanja-belanja dalam pergeseran anggaran. Pihaknya, akan kembali mengkonsultasikan ke permerintah provinsi dan Kemendagri untuk dievaluasi.

“TAPD secepatnya akan menyusun rumusan pergeseran anggaran. Semoga dalam waktu dekat itu bisa selesai, ” tutupnya. (AH)